Perang-perangan melawan korupsi

Susatyo, Bambang. Perang-perangan melawan korupsi: Ufuk Press. Jakarta. 2011
Ahmad Syafii maarif mengatakan Tidak ada bangsa ini yang sepenuhnya bebas dari perbuatan korupsi.  jika ada yang membedakan, terutama terletak pada skala dan kualitasnya. Dengan demikian, dalam perspektif sejarah, korupsi sudah berusia panjang di nusantara, jauh sebelum lahirnya bangsa dan negara indonesia yang kemudian menjadi bagian dari peta dunia pada abad ke-20.
Transparancy international (TI) ikut memperkuat kajian IMF dan hasil hasil audit BPK. Menurut survei TI per 2010, angka indeks persepsi korupsi (IPK) indonesia tahun 2010 tetap 2,8 atau di peringkat 110 dari 178 negara yang disurvei. Posisi IPK sama dengan tahun 2009.
Senuah ungkapan : kalau diarab, koruptor dipotong tanganya, kalau di china koruptor dipotong tanganya, kalau di indonesia koruptor dipotong masa tahananya.
Selama januari-juli 2010, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor keuangan daerah mencapai Rp. 596,232 miliar (38 kasus).22
Tak salah kalau orang membayangkan arti korupsi adalah seseorang yang merampok uang negara. Dalam bahasa latin, corruption bermakna busuk, buruk, rusak , menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat denganya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. 24
Muhammad Zein, mengemukakan bahwa korupsi merupakan kejahar=tan luar biasa (extraordinary crime). Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat, yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan  mutlak. 25
Survei yang dilakukan TI pada tahun 2008 memberikan gambaran bahwa praktek korupsi dan transparansi publik bisa dideteksi dengan besarnya biaya para pengusaha untuk melancarkan urusan bisnis dengan menyuap para pejabat dan politisi dipusat dan daerah. 30
Pemberantasan korupsi tidak hanya mengenai bagaimana menangkap dan memidanakan pelaku tindak pidana korupsi, tapi juga bagaimana mencegah tindak pidana korupsi agar tidak terulang pada masa yang akan datang melalui pendidikan anti korupsi, kampanye anti korupsi dan adanya contoh “island of integrity” (daerah yang bebas dari korupsi). 266
KPK dibentuk karena institusi (kepolisian, kejaksaan, peradilan partai politik dan parlemen) yang seharusnya mencegah korupsi tidak berjalan, bahkan larut dan terbuai dalam korupsi. Kpk kemudian diberi wewenang yang sangat luar biasa. 297
Kunjungi www.transparency.org
Metronews.com
www.antikorupsi.org